Peran Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kehutanan khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, yaitu kemiskinan masyarakat setempat dan laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi, maraknya ilegal logging dan terpuruknya industri kehutanan atau sunset industry. untuk mengatasi hal tersebut pemerintah telah menetapkan 5 kebijakan prioritas, yaitu pemberantasan illegal logging dan illegal trade di kawasan hutan negara, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dan pemantapan kawasan hutan.

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan bagian dari agenda revitalisasi sektor kehutanan, yang meliputi pertumbuhan sektor kehutanan dengan tujuan  meningkatkan ekspor hasil hutan dan investasi baru secara proporsional melalui pembangunan hutan tanaman, mendorong bergeraknya sektor riil kehutanan (industri kehutanan) dengan tujuan mengurangi pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi  masyarakat  di sekitar kawasan hutan dengan tujuan mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan di dalam dan sekitar hutan.

Melalui HTR, masyarakat dapat menjadi pengusaha hutan tanaman secara legal, guna meningkatkan kesejahteraanya melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dengan jangka waktu paling lama 60 tahun.

Dengan demikian diharapkan agenda pemerintah dalam rangka pengurangan kemiskinan khususnya di sektor kehutanan dapat diwujudkan, sekaligus pengurangan pengangguran, peningkatan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan serta pemenuhan kebutuhan bahan baku lokal dan industri perkayuan di daerah dan di tingkat nasional.

Selain fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan, Pemerintah juga menyediakan dana pinjaman bergulir melalui BLU-Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) dengan bunga rendah, yaitu sesuai bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pembiayaan pinjaman dana bergulir ini diberikan agar masyarakat mampu melalui proses pembelajaran untuk menjadi pebisnis hutan dan tidak hanya mampu menjadi pelaksana proyek yang disediakan dana oleh Pemerintah atau Pemda. Proses pinjaman, penggunaan dan pengembalian dana bergulir juga perlu difasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan/Pertanian yang ada di Kab/Kota sehingga pinjaman dana tersebut benar-benar efektif dan tidak disalahgunakan.

Lokasi pencadangan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dimaksudkan untuk menghindari spekulasi lahan hutan.  Jika di kabupaten terdapat areal hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin belum termasuk dalam pencadangan tersebut dan masyarakat setempat ada yang memohon HTR, Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk ditetapkan/ dicadangkan sebagai HTR oleh Menteri Kehutanan.  Pada lokasi yang telah dicadangkan oleh Menteri Kehutanan dan masyarakatnya telah siap serta diverifikasi oleh UPT Departemen Kehutanan terkait, Bupati/ Walikota dapat menerbitkan IUPHHK-HTR a.n. Menteri Kehutanan. Jadi disini perlu kehati-hatian Pemerintah Daerah agar HTR benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan bukan oleh spekulan lahan hutan.