Tidak Ada Keberatan dari Parlemen EU, Ekspor Kayu dengan FLEGT-License Perdana 15 November 2016

Portal-Registered-timber-yarn-in-certification-process,-Jepara,-Central-Java---MFP

Kabar gembira untuk kita semua, Indonesia sebagai negara pertama yang berhak menerbitkan FLEGT Licence semakin mendekati kenyataan. European Forest Institute (Konsultan EU dalam proses FLEGT-VPA EU-RI) menyatakan bahwa “no-objection period on the Commission Delegated Regulation concerning the start of FLEGT licensing in Indonesia has passed without any objection made by the European Parliament and the EU Council”.

Pengumuman formal terkait hal tersebut memang belum ada sih Sob, tapi nanti kita bisa cek dalam publikasi Official Journal of the European Commission.

Seperti ditulis sebelumnya disini, prosedur EU mengharuskan sejak FLEGT-VPA dinyatakan telah memenuhi syarat, ada periode dua bulan bagi Parlemen EU untuk menyatakan objection atau keberatan. Periode dua bulan tersebut telah berakhir tanggal 10 Agustus 2016, tanpa ada objection dari Parlemen.

Artinya, sekarang hampir dapat dipastikan bahwa per tanggal 15 November 2016, Indonesia menjadi negara yang berhak menerbitkan FLEGT License. Mengapa 15 November? Karena Peraturan EU memberikan periode 90 hari sejak Parlemen meloloskan, bagi negara-negara anggota mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menerima impor kayu ber-FLEGT License dari RI.

__mendag-menghadiri-acara-konferensi-pers-bersama-4-menteri-1-1463042370

Jadi per 15 November nanti, produk kayu RI bisa masuk 28 negara EU tanpa proses due diligence. Hal tersebut akan menambah keunggulan kompetitif dan meningkatkan daya saing produk kayu Indonesia terhadap produk kayu dari negara lain, tidak hanya untuk pasar Eropa saja, tetapi pasar-pasar lain yang mempersyaratkan legalitas produk kayu, misalnya Australia yang menerapkan Illegal Logging Prohibiton Act dan pasar-pasar lainnya.

Sebanyak 2.000-an eksportir produk perkayuan (primer dan lanjutan) Indonesia yang telah memegang sertifikat SVLK yang mengolah bahan baku dari sekitar 24 juta hektar hutan Indonesia yang juga telah memegang sertifikat lestari/legal (skema SVLK) yang diterbitkan oleh 13 LPPHPL dan 22 LVLK yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dapat segera menikmati keuntungan dari berlakunya FLEGT License.

Sekarang kita sudah bisa mulai benar-benar menyiapkan pengapalan perdana produk dengan FLEGT-License. Ini adalah milestone sangat menggembirakan Sob.. Hasil dari perjuangan panjang (cek perjalanannya disini)seluruh komponen bangsa sejak belasan tahun yang lalu, yang berkulminasi pada kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Eropa bulan April yang lalu ketika dipastikan melalui joint statement bahwa finalisasi FLEGT-VPA akan berproses.

Iklan

SIAP SIAAAP, SEBENTAR LAGI KAYU INDONESIA MEMBANJIRI EROPA

jokowi EU

Indonesia Negara Pertama Peroleh FLEGT License, Negara Lain Harus Lewat Uji Tuntas

Jakarta, AFBlog- Tak lama lagi produk kayu Indonesia akan melenggang ke pasar eropa melalui lisensi kayu legal Uni Eropa (Forest, Law Enforcement, Governance dan Trade/FLEGT License). Saat FLEGT License diberlakukan penuh, SVLK akan diakui di 28 negara anggota Uni Eropa dan produk kayu Indonesia tak perlu lewat uji tuntas (due diligence). Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Vincent Guerend dalam Konferensi Pers di Kantor KLHK Jakarta (3/6) meyakini, “ini akan memberikan pengaruh siginifikan bagi permintaan negara-negara Eropa akan kayu Indonesia”.

Indonesia telah memenuhi semua persyaratan menuju pemberlakuan FLEGT License, namun diperlukan beberapa waktu lagi untuk pengapalan pertama. “Proses (amandemen regulasi) di Parlemen Uni Eropa membutuhkan waktu dua bulan, setelah itu dalam 90 hari negara-negara angggota Uni Eropa menyiapkan segala sesuatunya”, kata Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ida Bagus Putera Parthama.

Dalam waktu transisi menuju pemberlakuan, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi SDA Agus Justianto menjelaskan bahwa Indonesia mengupayakan agar Dokumen V-Legal dapat diterima untuk proses uji tuntas  yang disyaratkan Uni Eropa. “(Dalam masa transisi) nantinya uji tuntas cukup dengan menunjukkan Dokumen V-Legal. Lalu, akan ada negoisasi biaya uji tuntas untuk memudahkan eskportir kayu tetapi tidak melanggar Regulasi Kayu Uni Eropa”, kata Agus.

Pengakuan SVLK di Uni Eropa merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Brussels pada April 2016. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama bahwa Indonesia telah memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh FLEGT License. Kepercayaan dari Eropa tak terlepas dari SVLK yang dapat memastikan asal-usul bahan baku produk kayu legal.-agura-

Penataan Sektor Hulu dan Revitalisasi Sektor Hilir Hutan Produksi

Hutan mempunyai fungsi produksi dalam bentuk nilai ekonomi, baik berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya.Hutan juga mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air, pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Hutan juga mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya.

Posisi strategis sumberdaya hutan, khususnya hutan produksi, dalam konteks pembangunan nasional memiliki dua fungsi utama, yaitu (1) peran hutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional, daerah dan masyarakat.Dalam konteks ini, maka pembangunan kehutanan, khususnya hutan produksi merupakan sub system dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah; (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.Dalam konteks ini maka pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari pengelolan hutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan ekosistem lainnya.

Logo KPH

Pembangunan sumber daya hutan khususnya hutan produksi bertujuan untuk memaksimumkan produktifitas dengan berlandaskan pada kelestarian ekosistem. Produktifitas tidak hanya diukur dari hasil kayu saja melainkan meliputi semua aspek fungsi hutan secara utuh termasuk kepentingan parafihak terhadap sumber daya hutan tersebut. Berangkat dari permasalahan dan isu-isu strategis terkait pengelolaan hutan produksi, maka kebijakan pengelolaan hutan produksi ke depan diarahkan pada :

  1. Penataan Sektor Hulu, melalui :
  • Percepatan pembangunan/pengembangan/operasionalisasi KPHP sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi,
  • Penciptaan kondisi pemungkin bagi penerapan PHPL secara konsisten (insentif/disinsentif),
  • Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan peraturan dengan menerapkan prinsip reward dan punishment,
  • Pengaturan tata ruang pemanfaatan hutan produksi dan perbaikan alokasi penggunaan sumber daya hutan dengan memperhatikan jaminan ketersediaan tempat usaha bagi masyarakat di sekitar hutan,
  • Penciptaan kondisi pemungkin berkembangnya produk HHBK dan jasa (wisata, karbon, dan lain-lain) serta mendorong pemanfaatan ruang hutan produksi untuk diversifikasi produk hasil hutan guna mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,
  • Penerapan IPTEK untuk peningkatan potensi dan produktifitas (SILIN, MSS, agroforestry, siylvopasture, microhydro),
  • Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan dan pemutakhiran database, penyederhanaan/percepatan proses perizinan, self assessment penatausahaan hasil hutan, dan monitoring evaluasi,
  • Penerapan pendekatan “Kemitraan” untuk penyelesaian konflik lahan/tenurial,
  • Berperan langsung dalam rehabilitasi/penanaman hutan di areal hutan produksi tertentu dalam rangka peningkatan produktifitas.
  1. Revitalisasi Sektor Hilir, melalui :
  • Pemetaan kebutuhan bahan baku industry kayu nasional,
  • Koordinasi lintas sektor untuk perbaikan pasar domestik kayu bulat,
  • Mendorong integrasi hulu-hilir,
  • Mendorong pembangunan industry mendekati sumber bahan baku,
  • Peningkatan daya saing dan keberterimaan produk-produk industri kehutanan, khususnya di pasar internasional,
  • Mendorong perkembangan industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah/IKM,
  • Melindungi pasar domestic (MEA, persyaratan impor, dan lain-lain).

Guna mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, maka strategi yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan produksi adalah :

  • Strategi penguatan kelembagaan pengelolaan kehutanan (penyempurnaan tata kelola hutan produksi).
  • Strategi penguatan hak dan sistem pengelolaan sumber daya hutan (penyelesaian konflik lahan pada lokasi prioritas dan operasionalisasi KPHP)
  • Strategi penguatan pendukung produktifitas hutan (penerapan multi sistem silvikultur, silvikultur intensif, dan penggunaan benih unggul)
  • Strategi penguatan daya saing industri perkayuan dan pasar (penerapan PHPL&VLK serta SILK online, pendirian izin industri mendekati sumber bahan baku, peningkatan nilai tambah kayu bulat & produk kayu (ekspor).

Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Adalah Masa Depan Hutan Produksi

1_013859_1

Praktek pengelolaan hutan di Indonesia menunjukkan kinerja yang semakin menurun. Pada era awal dimulainya kegiatan pengusahaan hutan hingga akhir Tahun 1990-an, sektor kehutanan sempat menjadi primadona dan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi pembangunan nasional. Namun kemudian mulai menurun secara drastis, terutama pasca bergulirnya era reformasi yang dilanjutkan dengan kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah.

Kondisi ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya produktivitas hutan produksi serta tingginya tingkat kerusakan hutan. Apabila kondisi ini dibiarkan dan tidak dilakukan upaya perubahan, maka dikhawatirkan keberadaan hutan produksi akan terancam. Untuk itu diperlukan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan produksi. Tahun 2015 yang bertepatan dengan semangat pemerintahan baru perlu menjadi momentum perubahan ke arah pengelolaan hutan yang lebih baik.

Untuk mendukung perubahan tersebut, praktek-praktek pengelolaan hutan konvensional yang hanya bertumpu pada kayu harus mulai ditinggalkan, dan inovasi untuk memproduksi barang/jasa yang selama ini belum digarap perlu ditingkatkan. Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  yang selama ini belum dioptimalkan perlu mendapat perhatian melalui pengarusutamaan (mainstreaming) dalam setiap kebijakan.

Peningkatan investasi dapat ditempuh melalui identifikasi potensi jasa lingkungan dan HHBK yang terintegrasi serta melaksanakan upaya-upaya publikasi atau promosi untuk menarik minat investor.  Dengan demikian, jasa lingkungan dan HHBK diharapkan menjadi produk unggulan dari hutan produksi .

Selain itu, perbaikan tata kelola hutan produksi perlu dilakukan untuk menyelamatkan kondisi ini. KPH merupakan jawaban untuk persoalan pengelolaan di tingkat tapak. Penerapan peta/tata ruang yang baik, penyelesaian konflik (illegal logging, perambahan liar, kebakaran hutan, overlap penggunaan ruang), dan pengawasan serta pembinaan teknis implementasi standar pengelolaan hutan lestari (SFM, RIL, PHPL, dan sebagainya) dapat dilakukan secara konsisten. Kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan, seperti penyelesaian pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

Logo KPH

Inilah Beberapa Tujuan Sertifikasi Hutan yang Perlu Anda Ketahui

Sertifikasi telah menjadi sebuah hal yang secara luas digunakan seiring tuntutan dalam globalisasi untuk menyediakan konfirmasi independen bahwa standard-standard telah dipenuhi. Perhatian penjual dan pembeli yang awalnya berpaku pada persyaratan teknis dan keamanan telah bergerak kepada isu lingkungan, sosial atau etika, sehingga sertifikasi pada produk atau proses menjadi sesuatu yang dibutuhkan.

Nussbaum dalam bukunya The Forest Certification Handbook terbitan Earthscan tahun 2005, mengisahkan awal mula tujuan dibangunnya sertifikasi adalah untuk menyediakan mekanisme bahwa seperangkat karakteristik yang disyaratkan seperti spesifikasi teknis, keamanan, atau kualitas produk telah dicapai. Mekanisme ini telah diterima sebagai alat yang paling efisien untuk memastikan hal-hal tersebut, dan sekarang secara luas dipakai oleh industri. Pada perkembangannya, sektor kehutanan juga mengikuti kecenderungan sertifikasi untuk meningkatkan perhatian pada pengrusakan hutan dan aspek lingkungan pada suatu pengelolaan hutan.

Lebih lanjut pada konteks kehutanan, Nussbaum mengartikan sertifikasi sebagai sarana untuk memastikan bahwa hutan dan pengelolaannya memenuhi standard tertentu. Proses sertifikasi meliputi verifikasi bahwa tiap persyaratan standard telah dipenuhi berdasarkan bukti objektif yang dikumpulkan dari organisasi dan hutan yang sedang dinilai. Sekali sertifikat diterbitkan, asalkan kredibel, dapat digunakan pengelola hutan untuk mengkonfirmasikannya kepada pelanggan, investor, regulator, pemegang saham, atau pihak-pihak terkait bahwa hutan dikelola  dalam kesesuaian standard

Sertifikasi dapat dipisahkan kedalam dua komponen, yaitu: (1) proses teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan pada standard, lalu dari poses tersebut diputuskan penerbitan sertifikatnya, dan (2) memastikan kredibiltas dan kepercayaan pada hasil verifikasi dan sertifikat yang telah diterbitkan.

wood

Tujuan awal dari sertifikasi hutan dijelaskan Baharuddin dan Simula (dalam buku Certification Schemes of All Types of Timber,1994) sebagai dua hal, yakni: (1) untuk meningkatkan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi dari pengelolaan hutan, dengan demikian menyediakan alat untuk memberikan kontribusi pada pencapaian pengelolaan hutan lestari, dan (2) untuk memungkinkan pasar secara andal membedakan dan memberi produk yang datang dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dan menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi pengelola hutan tersebut.

Pada perkembangannya, Nussbaum menambahkan kegunaan seperti: (1) mengurangi resiko investasi dan mekanisme untuk membantu menggalang dana untuk pengelolaan hutan yang baik, (2) berkurangnya kebutuhan untuk penegakan hukum dan tingkat pengumpulan pajak dan royalti yang lebih besar, (3) meningkatkan efisiensi dalam sektor kehutanan, logistik, dan pemasaran hasil hutan, (4) verifikasi bahwa dana donor mengakibatkan proyeksi perbaikan dalam manajemen.

Elliot sebagaimana dikutip Nussbaum kemudian mengajukan tujuan yang lebih luas dari sertifikasi hutan yaitu untuk mempromosikan dan memfasilitasi pembelajaran berorientasi kebijakan diantara aktor-aktor dalam domain kebijakan kehutanan, sehingga standar yang dapat diterima dari pengelolaan hutan, yang meliputi isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang, dapat didefinisikan dan digunakan. Hal ini merangkum dan menekankan sertifikasi dari sudut pandang proses kebijakan.

Disamping tujuan-tujuan tersebut, sertifikasi hutan mempunyai keterbatasan. Sertifikasi adalah alat yang tertarget, bukan “panacea” yang menyelesaikan semua persoalan-persoalan pengelolaan hutan yang buruk di berbagai belahan dunia. Sertifikasi juga bukan sebuah instrumen untuk menghentikan deforestasi atau menggantikan suatu kebijakan dan penegakannya.(agura)*

Definisi Industri Kecil Menengah dan Awal Mula Kemunculannya

Sobat AFblog, berbicara industri kecil dan menengah, maka kita disibukkan dengan banyaknya pengertian yang berbeda mengenai batasan usaha/industri kecil dan menengah. Industri kecil dan menengah biasanya didefinisikan atas dasar kuantitas unsur-unsur yang terlibat dalam proses produksi, seperti modal, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya.

BPS menggunakan batasan jumlah tenaga kerja, Kementerian Perdagangan menggunakan batasan aspek permodalan, dan Bank Indonesia memiliki menggunakan batasan aset perusahaan. Istilah usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) juga seringkali digunakan secara bergantian untuk menunjukkan bahwa unsur penting dari industri kecil dan menengah adalah skala usahanya yang memang kecil dan menengah

Terlepas dari perbedaan definisi dimaksud, dapat dijelaskan ciri-ciri yang melekat pada usaha kecil dan menengah, yakni: tidak ada pembagian tugas dan pencatatan keuangan yang jelas, pemiliki usaha sekaligus merangkap sebagai pengelola dengan mempekerjakan saudara maupun keluarganya, memanfaatkan teknologi sederhana, dan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah.

infocapitalism_fordline--article_image

Pertumbuhan usaha kecil dan menengah mulai menjadi topik yang cukup hangat sejak munculnya isu flexible specialization pada tahun 1980-an, yang didasari oleh pengalaman dari sentra-sentra industri skala kecil dan industri skala menengah di beberapa negara Eropa Barat, khususnya Italia (dikutip dari buku UMKM di Indonesia tulisan Tulus Tambunan tahun 1999.

Sebagai contoh, pada tahun 1970-1980an pada saat industri skala besar di Inggris, Jerman, dan Italia mengalami stagnasi atau kelesuan, ternyata industri skala kecil (terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra) yang membuat produk-produk tradisional mengalami pertumbuhan yang pesat bahkan mengembangkan pasar ekspor dan menyerap tenaga kerja.

Awalnya produk-produk industri kecil berasal dari tradisi kerajinan yang berkembang terbatas pada keterampilan dan keahlian lokal, serta menggunakan bahan lokal. Industri ini cenderung melayani pasar-pasar sekitarnya, menjual ke badan usaha lain, atau secara umum menjual secara regional.(agura)*

Pengertian Hutan dan Prinsip Kelestarian Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Djajapertjunda dalam bukunya Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa: Edisi Kedua, terbitan IPB Press tahun 2013, menyatakan bahwa hutan sebagai sumberdaya alam dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang langsung sebagai sumber berbagai jenis barang seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia.

Selain itu hutan juga bisa menjadi bahan baku sebagai industri dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia maupun manfaat yang tidak langsung berupa perlindungan lingkungan, pengelolaan tata air, memberikan keindahan, kenyamanan, dan lain-lain. Disamping itu hutan mempunyai sifat khusus yang sangat khas, yaitu dapat dikelola secara lestari dan dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali (renewable).

3312602

Prinsip kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi lestari dijelaskan Djajapertjunda sebagai  bangun tiga dimensi yang tersusun atas dimensi kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial dalam satu unit manajemen. Kelestarian fungsi ekonomi dipresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumber daya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi keseluruhan pelakunya (pemerintah, swasta, maupun masyarakat).

Kelestarian fungsi ekologi ditunjukkan oleh kualitas sistem konservasi fungsi hutan untuk perlindungan sistem ekologi penyangga kehidupan. Sementara kelestarian fungsi sosial menuntut adanya interaksi positif keberadaan pengelolaan hutan dalam kerangka perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan.

Sementara itu dikutip dari buku Mencari Format Desentralisasi Kehutanan pada Masa Transisi terbitan Nectar tahun 2002, Sudradjat menyatakan hutan perlu dipandang sebagai sistem sumberdaya (resource system) yang bersifat multiguna. Pandangan ini mengharuskan adanya pendekatan holistik dan apresiasi oleh semua pihak terhadap keberadaan hutan. Pandangan holistik diperlukan agar pendekatan pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial, kebudayaan, ekonomi, teknis, dan lingkungan hidup (ekologi) sehingga sifat multiguna tersebut dapat diwujudkan secara maksimal.

Jadi Sobat AFblog, dengan menempatkan hutan sebagai sistem sumberdaya, maka hutan tidak lagi dianggap sebagai produsen kayu semata, melainkan sebagai penyangga sistem kehidupan yang terdiri dari unit-unit sumberdaya (resource units) yang keberadaan unit satu dengan lainnya saling pengaruh mempengaruhi. (agura)*

Globalisasi dan Interaksi Politik, Sosial dan Ideologi Antar Manusia

Globalisasi

Thomas Friedman menjelaskan globalisasi sebagai integrasi yang tak terhindarkan atas pasar, negara-bangsa dan teknologi dalam derajat yang belum pernah disaksikan sebelumnya, dengan cara yang memungkinkan individu, perusahaan dan negara-bangsa untuk mencapai seluruh dunia lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam dan lebih murah daripada sebelumnya, dan dalam cara yang memungkinkan dunia untuk mencapai ke individu, perusahaan dan negara-bangsa lebih jauh, lebih cepat, lebih dalam, dan lebih murah daripada sebelumnya.

Dalam globalisasi, perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global. Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan kenekaragaman lokal, identitas etnik-bangsa, sehingga yang ada penyeragaman, yang barang tentu mengakibatkan ketidakseimbangan terjadi diantara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan, dan penguasaan sumber daya masing-masing.

Lebih lanjut Amin Rais sebagaimana dikutip dari buku Kejahatan Ekonomi Global dan Hukum Pidana karya Supanto, menjelaskan bahwa globalisasi yang didasarkan pada model ekonomi baru, bercorak neoliberalisme, berjalan sangat lancar bagi kepentingan negara-negara besar. Doktrinnya telah mendorong negara-negara mengintegrasikan ekonominya kedalam satu ekonomi global tunggal. Doktrin ini meliputi liberalisasi perdagangan dan arus keuangan, deregulasi produksi, modal dan pasar tenaga kerja, serta merampingkan peran negara, terutama yang berkaitan dengan program pembangunan sosial dan ekonomi.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dilihat bahwa globalisasi merupakan proses semakin terbukanya kemungkinan interaksi ekonomi, politik, sosial dan ideologi antar manusia sebagai individu maupun kelompok, yang berasal dari berbagai pelosok dunia yang semula dianggap terpisah-pisah baik oleh batas-batas geografis, politik maupun kebudayaan. Globalisasi dirasakan sebagai suatu kekuatan yang menggilas segala sesuatu yang ada di jalannya. Globalisasi merupakan gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan selalu ada yang menang dan yang kalah.(agura)*

Inilah Pentingnya Peran Sektor Kehutanan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sebagaimana Sobat AFblog ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia diamanatkan oleh pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan keempat). Pasal tersebut menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Wacana pembangunan berkelanjutan diawali pada konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang diadakan di Stockholm tahun 1972. Hasil konferensi menyepakati bahwa prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia. The World Summit on Sustainable Development menekankan pentingnya pemberantasan kemiskinan, sejalan dengan MDG yang disetujui United Nations Millenium Summit pada bulan September 2000 dimana keberlanjutan merupakan salah satu dari delapan tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kehidupan manusia.

Salah satu hasil yang disepakati dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 yaitu untuk menunjang pembangunan berkelanjutan perlu dilakukannya suatu pendekatan yang terpadu, memperhatikan berbagai aspek bahaya (multihazard) dan inklusi untuk menangani kerentanan, penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggapan dan pemulihan yang merupakan unsur penting bagi dunia yang lebih aman di abad ke-21.

giz2012-en-about-slogan

Nah, sekarang kita lihat peranan sektor kehutanan. Sektor kehutanan berkembang dalam agenda kebijakan internasional pada tahun 1980-an seiring meningkatnya perhatian dunia internasional pada tingkat deforestasi sebagai suatu aspek bahaya yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Beberapa inisiatif diambil oleh komunitas internasional untuk menghadapi isu tersebut. Mengkampanyekan peningkatan kesadaran dan boikot terhadap produk kayu tropis merupakan contoh beberapa usaha Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menurunkan tekanan terhadap hutan. Aktivitas-aktivitas komunitas internasional yang selama ini berada dalam level intervensi melalui proyek dan didanai donor, telah meningkat menjadi aktivitas peningkatan kapasitas dan usaha-usaha holistik lainnya seperti adopsi ‘National Forest Programmes’. Potensi dari konvensi kehutanan internasional juga terus digali dalam beragam fora internasional untuk menciptakan komitmen politik yang lebih kuat dalam menghadapi isu deforestasi melalui aksi internasional.

Pada tingkat nasional, sektor kehutanan juga memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan melalui upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan pada pertemuan G-20 di Pittsburgh tanggal 25 September 2009, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2020 dengan business as usual atau tanpa bantuan internasional. Sementara jika mendapatkan dukungan internasional, Indonesia dapat menurunkan emisinya sampai dengan 41%. SBY juga menekankan bahwa isu yang berkaitan dengan kehutanan menjadi kunci tercapainya target ini sebagaimana pernyataan “This target is entirely achievable because most of our emissions come from forest related issues, such as forest fires and deforestation”.

Penekanan sektor kehutanan sebagai kunci penurunan emisi juga dirinci Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa target penurunan emisi ditekankan pada sektor kehutanan (14%), energi (6%), dan limbah (6%). Dengan tugas berat yang diemban sektor kehutanan untuk memenuhi target tersebut, isu deforestasi hutan dan degradasi lahan menjadi salah satu agenda penting stakeholder kehutanan. Peran pemerintah dalam penanggulangan pembalakan liar (illegal logging) dan promosi perdagangan kayu legal juga menjadi tuntutan untuk mensukseskan penurunan emisi tersebut. (agura)*

Apa Saja Sih Perubahan Sebelum dan Sesudah Kebijakan Penatausahaan Hasil Hutan secara Self Assessment

Kebijakan Penatasahaan Hasil Hutan dengan kebijakan Self Assessment merubah ketentuan sebelumnya pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam. Secaar singkat, perubahan-perubahan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

Ketentuan Umum

  • Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan secara self assessment melalui SI-PUHH
  • Menghilangkan peran WAS-GANISPHPL pada Dinas Kabupaten/Kota dalam kegiatan PUHH dan digantikan dengan otomatisasi melalui sistem.

Asas, Manfaat dan Tujuan Perubahan

  • Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal hutan alam dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin/hak kelola sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam bertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu serta ketersediaan data dan informasi.
  • Ruang lingkup penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam yang dimanfaatkan oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SI-PUHH Online.

Prinsip Perubahan

Prinsip perubahan paradigma penatausahaan hasil hutan adalah mengurangi peran/unsur manusia dalam proses verifikasi/validasi dan digantikan dengan sistem elektronik berbasis teknologi informasi melalui pengembangan SI-PUHH Online, antara lain berupa :

  1. Pengendalian prosedur dilakukan oleh sistem.
  2. Pencatatan/dokumentasi berupa input, pengolahan, penyimpanan dan didtribusi data dilakukan oleh sistem.
  3. Verifikasi kesesuaian data maupun validasi proses dilakukan oleh sistem.
  4. Pengelolaan dan distribusi data kepada seluruh stakeholder dilakukan melalui sistem secara realtime.
  5. Identitas kayu berupa ID barcode.

Subjek Perubahan

Subjek yang akan terkena perubahan antara lain :

  1. Dinas Kabupaten/Kota : tidak ada peran WAS-GANISPHPL pada Dinas Kabupaten/Kota dalam PUHH.
  2. Dinas Provinsi :   Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian, post audit.
  3. KPH :   Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian, post audit.
  4. UPT Pusat di daerah :   Pemantauan, pembinaan teknis, pengendalian, post audit.
  5. Pemerintah Pusat :   Pengembangan sistem, pemantauan, peningkatan kapasitas SDM, post audit.
  6. Pemegang izin :   Penyiapan SDM operator, sarana dan prasarana di pemegang izin.

Beberapa tahapan/proses PUHH yang sebelumnya dilakukan secara official assessment  dan akan diganti dengan mekanisme SI-PUHH Online antara lain :

  1. Prosedur pengesahan LHP.
  2. Prosedur pengangkutan kayu bulat.
  3. Prosedur pemeriksaan penerimaan kayu bulat.

Mekanisme PUHH menjadi sebagai berikut :

  • Perencanaan produksi
  1. Seluruh data perizinan diupload dan disimpan dalam
  2. Data RKT dan LHC diupload ke dalam sistem sebagai data awal dalam pelaksanaan penebangan tahun berjalan.
  3. Label ID barcode dipasang di batang pohon, memuat informasi mengenai nomor blok dan petak kerja tebangan, nomor dan jenis pohon, titik koordinat pohon.
  4. LHC sebagai dasar penghitungan/pengenaan PSDH, DR dan/atau PNT.
  5. Pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT dapat dilakukan secara bertahap sesuai rencana penebangan bulanan (?).
  6. Penebangan dapat dilaksanakan apabila PSDH, DR dan/atau PNT telah dibayar lunas.
  • Pengukuran dan penandaan batang
  1. Pengukuran dilakukan oleh GANISPHPL dan hasilnya dicatat dalam Buku Ukur.
  2. Buku ukur diupload ke dalam sistem, disimpan secara permanen dan menjadi dasar pembuatan LHP.
  3. Berdasarkan Buku Ukur yang diupload, sistem melakukan verifikasi dan validasi dengan data RKT/LHC meliputi target produksi, nomor blok dan petak kerja tebangan, nomor dan jenis pohon.
  4. Penandaan batang menggunakan label ID barcode yang telah terpasang sejak pohon masih berdiri, dengan menambah informasi mengenai ukuran diameter, panjang dan volume kayu.
  • Pembuatan LHP
  1. LHP dibuat oleh GANISPHPL yang ditugaskan sebagai pembuat LHP melalui aplikasi berdasarkan blanko Buku Ukur yang telah disediakan.
  2. Atas LHP yang dibuat, sistem melakukan verifikasi dan validasi data :

Buku Ukur               :   data kayu yang telah dilakukan pengukuran dan penandaan.

Pembuat LHP          :   Pengangkatan pembuat LHP, kualifikasi GANISPHPL dan masa berlaku Kartu GANISPHL.

Target RKT             :   Sisa target tebangan sesuai data LHP sampai dengan periode sebelumnya.

Pelunasan PNBP      :   Memastikan LHP berasal dari LHC yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT.

3. Atas dasar hasil verifikasi/validasi tersebut, sistem memberikan output berupa LHP Sah.

download

Pengenaan PNBP

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan akurasi pembayaran PNBP, maka SI-PUHH Online terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), sebagai berikut :

  1. Berdasarkan LHC, SI-PUHH Online melakukan perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT.
  2. Hasil perhitungan kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT dari SI-PUHH Online menjadi data input pada SIMPONI.
  3. Atas dasar input kewajiban pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT dari SI-PUHH Online, selanjutnya SIMPONI menerbitkan tagihan yang secara otomasis dikirim ke pemegang izin.
  4. Dalam hal pemegang izin telah melakukan pembayaran PSDH, DR dan/atau PNT, SIMPONI melakukan verifikasi dan hasilnya menjadi data input pada SI-PUHH Online.
  5. Atas dasar data dari SIMPONI, SI-PUHH Online memproses kayu pada LHP yang berasal dari LHC yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT ke dalam data persediaan.

Penerbitan Dokumen Angkutan

  1. Dokumen angkutan diterbitkan secara self assessment melalui SI-PUHH Online oleh GANISPHPL yang ditugaskan sebagai penerbit SKSKB.
  2. Atas dasar rencana pengangkutan yang dibuat, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari LHP sah.
  3. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa DKB sebagai dasar penerbitan SKSKB dan secara otomatis tercatat sebagai data pengurangan terhadap persediaan kayu bulat di pengirim.

Pemeriksaan penerimaan kayu di tempat tujuan

  1. Pemeriksaan penerimaan kayu di tempat tujuan (industri primer/TPT-KB) dilakukan secara self assessment oleh GANISPHPL.
  2. GANISPHPL melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya diupload ke SI-PUHH Online.
  3. Atas dasar hasil pemeriksaan GANISPHPL, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diterima telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
  4. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa BAP dan DPKB serta secara otomatis memasukan data pengangkutan ke dalam persediaan di penerima.

Penerbitan Dokumen Angkutan Lanjutan

  1. Dokumen angkutan lanjutan dari TPT-KB/Industri primer diterbitkan secara self assessment oleh GANISPHPL yang ditugaskan sebagai penerbit FA-KB melalui SI-PUHH Online.
  2. Atas dasar rencana pengangkutan, sistem melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari berasal dari dokumen angkutan sebelumnya yang sudah diverifikasi dan tercatat dalam data persediaan.
  3. Atas dasar hasil verifikasi/validasi, sistem memberikan output berupa DKB sebagai dasar penerbitan FA-KB dan secara otomatis tercatat sebagai data pengurangan terhadap persediaan kayu bulat di pengirim.

Pelaporan

  1. Atas dasar seluruh data transaksi PUHH yang terekam dalam SI-PUHH Online, sistem secara otomatis membuat laporan berupa Laporan Produksi Kayu Bulat, Laporan Angkutan Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Kayu Bulat.
  2. Laporan PUHH didistribusikan ke masing-masing pengguna yaitu pemegang izin, KPH, Balai, Dinas Provinsi, dan Direktorat Jenderal dan dapat diakses secara realtime.
  3. Pemegang izin selain IUPHHK-HA menyampaikan data produksi dan pengangkutan hasil hutan kayu melalui SI-PUHH
  4. Pemegang izin industri primer/terpadu menyampaikan data produksi dan pengangkutan kayu olahan melalui SI-PUHH

Kelembagaan

Untuk mendukung terselenggaranya SI PUHH Online, Direktorat Jenderal membangun/mengembangkan sistem serta memfasilitasi dalam penyediaan sarana/prasarana dan SDM serta kelembagaan, meliputi :

  1. Pusat :   Administrator dan Operator pada Direktorat Jendderal.
  2. Dinas Provinsi :   Operator pada Dinas Provinsi
  3. KPH :   Operator pada KPH.
  4. UPT Pusat di daerah :   Operator pada Balai
  5. Pemegang izin :   Operator pada IUPHHK/IPHHK/IPK/IPPKH/ISL

Pengawasan

  1. Monitoring dan pengendalian dilakukan oleh KPH, Balai, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal melalui SI-PUHH Online.
  2. Dilakukan post audit berdasarkan data dan informasi awal yang diperoleh dari hasil monitoring dan pengendalian yang dilakukan melalui SI-PUHH Online sebagai sistem peringatan dini (early warning system).

Sanksi

  1. Pelanggaran dalam pelaksanaan SI-PUHH Online merupakan pelanggaran PUHH dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Termasuk kategori tidak melaksanakan PUHH adalah tidak mengunggah/upload data ke dalam aplikasi SI-PUHH Online sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Lain

  1. Hasil hutan kayu yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka SKSKB merupakan dokumen legalitas dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat.
  2. Seluruh tahapan penatausahaan hasil hutan kayu dari hutan alam dilaksanakan melalui SI-PUHH Online yang pedoman pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Ketentuan Peralihan

  1. Blanko SKSKB dan blanko FA-KB yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan pemberlakuan pengadaan blanko melalui aplikasi SI PUHH Online.
  2. Penyediaan sarana, prasarana, aplikasi dan operator SI-PUHH Online selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.